Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2022 terdapat 6 Paket Pekerjaan Belanja Barang pada LPP RRI Kantor Pusat dan LPP RRI Jakarta yang tidak sesuai ketentuan, selain itu, ada Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Belanja Modal pada LPP RRI yang juga tidak sesuai ketentuan,

Data tersebut diungkapkan Direktur Keuangan LPP RRI, Muhammad Fauzan pada Rapat Kerja LPP RRI Tahun 2023, Strategy Plan & Workshop yang berlangsung 10-14 Juli 2023 Di Hotel Harris Vermon Harmoni Jakarta. Untuk itu, Direktur Keuangan, dihadapan para Kepala RRI Se-Indonesia dan seluruh Peserta Raker 2023 bertema Akselerasi RRI Maju : Cermat, Cerdas, Cepat, mengingatkan agar memiliki perhatian yang serius terkait ; penyusunan renja satker, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran & pelaporan, pengendalian kinerja, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan risiko pada masing-masing satker.

Muhammad Fauzan menambahkan bahwa kinerja Kasatker ini, dalam realisasi anggaran, IKPA, kinerja anggaran, membuat laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan,  penginputan e-monev Bappenas, dst, sangat mempengaruhi upaya yang dilakukan untuk peningkatan nilai akuntabilitas kinerja LPP RRI  sehingga kembali dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil lainnya yang didapati oleh auditor adalah seperti ; Pengelolaan dan Pengendalian Pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI atas Jasa Siaran Kurang Memadai, Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Platform Mobile Application RRI Belum Dapat Dimanfaatkan Secara Optimal dan Terdapat Kelebihan Pembayaran, Mekanisme Pembayaran Kegiatan Paket Meeting Belum Memadai dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Lebih Dibayar, Pembayaran Iuran Asuransi Taspen Save Pegawai PBPNS Tidak Sesuai dengan Perjanjian, Penatausahaan dan Pengelolaan Kas Belum Tertib.

Direktur Keuangan, Muhammad Fauzan optimis LPP RRI bisa kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan telah menyusun langkah-langkah untuk Tata Kelola LPP RRI berdasarkan prinsip Good Governance, diantaranya ; Penerapkan Budaya Sadar Risiko (Manajemen Risiko), Penyusunan Petunjuk Teknis PNBP, Pengembangan sistem pelaporan kinerja, yakni, aplikasi yang dapat membantu LPP RRI untuk memaksimalkan monitoring dan evaluasi kinerja baik di lingkungan satuan kerja maupun pusat (SISPORJA), Penyusunan Kebijakan Keuangan Dalam Pengembangan Layanan Multiplatform dan Penyusunan Rencana Kinerja Layanan Multiplatform.