1. Mengajukan Informasi Publik secara langsung atau melalui surat/ fax/ email/ telepon; 2. Mengisi formulir permohonan dan menyampaikan salinan identitas diri bagi pemohon:     a. perseorangan (berupa fotocopy KTP/Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil);     b. Badan Hukum Indonesia (berupa fotocopy akta pendirian Badan Hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia); 3. Menyampaikan informasi yang dibutuhkan serta alasan pengajuan; 4. Menerima tanda bukti permohonan informasi;

Adapun hak-hak bagi pemohon informasi berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008 adalah sebagai berikut :

1. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali
   1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat:
      •  Menghambat proses penegakan hukum;
      •  Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
      •  Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
      •  Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
      •  Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
      •  Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
      •  Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
      •  Mengungkap rahasia pribadi;
      •  Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
      •  Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.
   2. Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
2. Pastikan anda mendapat tanda terima permintaan informasi berupa nomor pendaftaran ke petugas informasi/ppid.
3. Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap
4. Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis atas diterima atau tidaknya permohonan informasi dalan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik.
5. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja.
6. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Peraturan Pimpinan Badan Publik.
7. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak di permohonan informasi ditolak.
8. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan tertulis yang diajukan oleh Pemohon Informasi diterima.
9. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon Informasi Publik.

SOP

Terkait pelaksanaan tugas memberikan layanan informasi publik, PPID Komisi Informasi Pusat maka disusun Standard Operating Procedure (SOP) sebagai berikut:

1. SOP Tentang Permohonan Informasi Publik
2. SOP Tentang Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik
3. SOP Tentang Penetapan dan Pemuktakhiran DIP
4. SOP Tentang Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan
5. SOP Tentang Pendokumentasian Informasi Publik
6. SOP Tentang Penanganan Sengketa Informasi Publik
7. SOP Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan