PPID LPP RRI kembali menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik yang berlangsung pada tanggal 20 sampai dengan 22 Agustus 2021 di Bogor Jawa Barat. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI, Anhar Achmad selaku PPID Utama RRI mengatakan kegiatan ini merupakan agenda rutin dalam rangka menyamakan persepsi dan optimalisasi pelaksanakan keterbukaan informasi publik.

Hadir sebagai Narasumber dalam Bimbingan Teknis PPID RRI diantaranya :

1. Arif Adi Kuswardono - Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
2. Wafa Patria Umma - Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi
3. M. Syahyan - Ketua Bidang Regulasi, dan Kebijakan Publik.

Turut hadir memberikan pemaparan diantaranya :

1. Tantri Relatami - Anggota Dewan Pengawas LPP RRI
2. Rahadian Gingging - Direktur Teknologi dan Media Baru LPP RRI

Pada kesempatan tersebut Wafa Patria Umma , Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Pusat menekankan pentingnya persamaan persepsi seluruh anggota PPID LPP RRI baik di tingkat PPID Utama hingga PPID Pelaksana di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Sementara itu Muhammad Syahyan, Ketua Bidang Regulasi, dan Kebijakan Publik Komisi Informasi Pusat menjelaskan bahwa dalam regulasi baru yakni Peraturan Komisi Informasi Pusat, Perki Nomor 1 Tahun 2021 ada beberapa aturan baru diantaranya ; terkait informasi berkala pengadaan barang dan jasa, perluasan penyediaan dan pelayanan informasi publik bagi penyandang disabilitas serta bantuan kedinasan. 

Pada kesempatan yang sama Arif Adi Kuswardono, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Pusat mengungkapkan bahwa pihaknya selalu berupaya agar sengketa informasi publik dapat diselesaikan melalui mediasi. menurutnya walaupun selama ini belum ada yang dikenakan sanksi sebesar 5 juta rupiah, namun ada satu kasus di Batu Malang Jawa Timur yang dikenakan sanksi 1 bulan penjara akibat sengketa informasi publik. Untuk itu dirinya mengingatkan agar PPID LPP RRI senantiasa melakukan pelayanan informasi publik secara optimal agar terhindar dari sengketa informasi yang prosesnya relatif cukup menyita waktu dan melelahkan. 

Ketua Panitia Bimtek PPID yang juga Kepala Bidang Komunikasi Publik, Dit. LPU Siti Saraswulan mengatakan selain Kepala Bidang Layanan Publik (Syarifuddin) dan JFT di Lingkungan Direktorat Layanan & Pengembangan Usaha, peserta Bimtek PPID kali ini juga menghadirkan wakil dari Direktorat Keuangan (Anom Andadari), Direktorat SDM dan Umum (Anak Agung Gde Ngurah) juga diikuti PPID Pelaksana di wilayah Jakarta yakni satuan kerja dari Pusat Pemberitaan (Muhammad Amin), RRI Jakarta (Taufan Pamungkas), Puslitbangdiklat (S.Faozan), Siaran Luar Negeri (R. Sularna), kegiatan kali ini juga diikuti oleh 68 satuan kerja yang merupakan PPID Pelaksana RRI di Seluruh Indonesia secara virtual.