Terdapat beberapa usulan PPID LPP RRI dalam kegiatan Workshop dengar pendapat kendala dan permasalahan dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik Revisi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang berlangsung pada Senin, 25 September 2023 di RA Suites Simatupang Jakarta, diantaranya ;
- Usulan perubahan pada Pasal 1 BAB I tentang Ketentuan Umum ; Perlu nomenklatur yang jelas siapa itu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam struktur organisasi kelembagaan di setiap badan publik.
- Usulan penghapusan Pasal 17 BAB V Informasi yang dikecualikan ; Mengusulkan untuk penghapusan Pasal 17 baik seluruhnya dan atau sebagian. Tidak sesuai dengan amanat konstitusi yakni Pasal 28 f UUD 194
- Usulan penghapusan Pasal 33 ; Mengusulkan untuk revisi Pasal 33 baik seluruhnya dan atau sebagian :Semula : Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Menjadi : Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya.
- Usulan perubahan pada BAB XI tentang Ketentuan Pidana ; Usulan revisi Pasal 51 menambah sanksi pidana penjara semula 1 tahun menjadi seumur hidup, Menambah pidana denda semula 5 juta menjadi satu triliun
- Usulan Penguatan Kapasitas Kelembagaan PPID ; Mengusulkan agar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi masuk dalam struktur organisasi dan tata kerja di tiap K/L. Agar lebih mandiri dan profesional dalam menyusun dan melaksanakan program kerja.
Penyusunan Kajian Naskah Akademik Revisi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang diselenggarakan Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik dalam bentuk Workshop Dengar Pendapat Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan UU KIP di PPID Kementerian dan/atau Lembaga diikuti oleh sebanyak 84 peserta.
