Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleruw membuka secara resmi pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik serta Sosialisasi Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik Publik Khusus Bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara yang berlangsung pada 30 Mei - 1 Juni 2022 di Manado, Sulawesi Utara.
Pada kesempatan tersebut, Yonas Markus Tuhuleruw menjelaskan, kehadiran Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan pengejawantahan Pasal 28 F dan Pasal 28 J UUD 1945. Pasal 28 F UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan, dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Untuk itu di Tahun 2022 ini PPID LPP RRI kembali lakukan inovasi melalui penyediaan dan pelayanan informasi publik khusus bagi penyandang disabilitas sensorik rungu wicara berkolaborasi dengan Badan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara “Melati” Kemensos RI. Sebelumnya PPID LPP RRI telah menyediakan informasi publik dalam huruf braille dan audio untuk melayani masyarakat berkebutuhan khusus yakni penyandang disabilitas sensorik netra, dalam rangka memenuhi amanat konstitusi.
Sementara itu Ketua Panitia Bimtek, Siti Saraswulan mengungkapkan bahwa sesuai arahan Direktur Utama selaku Atasan PPID Utama LPP RRI, yang disampaikan melalui Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha, bahwa kita akan terus berupaya mempertahankan capaian kinerja Keterbukaan Informasi Publik, kembali meraih predikat sebagai Badan Publik yang INFORMATIF. Oleh karenanya melalui BIMTEK kali ini yang diikuti sebanyak 100 peserta, kita rumuskan bersama, berkoordinasi, dalam menentukan langkah untuk mewujudkan amanah tersebut.
Tentunya inovasi dan Kolaborasi akan terus diupayakan, tidak hanya melakukan re-desain tampilan website ppid.rri.co.id, halaman khusus keterbukaan informasi publik milik LPP RRI, namun juga kita akan penuhi semua indikator penilaian dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 yang akan dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dalam waktu dekat ini. Foto : Siti Saraswulan
