Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, I. Hendrasmo menegaskan kembali bahwa RRI sebagai media massa memiliki komitmen dalam mendorong implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik.

Dirut RRI, I. Hendrasmo menambahkan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia melalui seluruh sumber daya yang ada akan terus berupaya membantu mewujudkan terciptanya masyarakat informatif untuk membangun demokrasi yang berkeadilan. RRI akan bergandengan tangan dengan Komisi Informasi serta stakeholder lainnya, melalui siaran-siarannya secara aktif akan terus memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya keterbukaan informasi publik dalam membangun demokrasi yang berkeadilan, dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan suatu instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan efesien (good governance).

Komitmen ini dibuktikan dengan penandatanganan kerjasama (MoU) antara LPP RRI dengan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia pada saat Rapat Koordinasi Teknis Ke-12 Komisi Informasi Se-Indonesia Tahun 2023 dengan tema “Harmonisasi Program dan Kegiatan Komisi Informasi Se-Indonesia Tahun 2024” yang berlangsung pada 16-18 Oktober 2023 di Tangerang.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Donny Yoesgiantoro menjelaskan bahwa penandatangan MoU dengan mitra Komisi Informasi Pusat RI ini merupakan tindaklanjut rekomendasi dari Rapat Koordinasi Nasional yang telah berlangsung pada bulan Agustus lalu, untuk penguatan program dan kegiatan Komisi Informasi Tahun 2024 lebih optimal.

Selain LPP RRI, ada beberapa lembaga yang melakukan penandatanganan MoU dengan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, diantaranya ; Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Disabilitas, dan Kamar Entrepreneur Indonesia.