Direktur Sumberdaya Manusia dan Umum RRI, Dedi Suparman mengungkapkan bahwa terdapat 8 catatan penting terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di RRI serta ada 10 catatan terkait implementasi Reformasi Birokrasi di RRI hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Hal itu diungkapkan Direktur Sumberdaya Manusia dan Umum, Dedi Suparman saat memberikan pemaparan dalam acara Rapat Evaluasi dan Penyusunan Program Reformasi Birokrasi LPP RRI yang berlangsung pada tanggal 10-12 Maret 2022 di Bandung, Jawa Barat.    

8 Catatan Penting terkait SAKIP diantaranya ;

• Tindaklanjut atas rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya belum maksimal dilakukan, sehingga perubahan yang dilakukan pada dokumen perencanaan seperti Renstra, IKU dan PK belum signifikan memberikan dampak perbaikan kinerja dan masih berproses;
• Terdapat target kinerja Direktur yang berada dibawah capaian tahun sebelumnya;
• Tujuan dan sasaran strategis yang ada belum tepat digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian target, sehingga akan sulit menentukan ukuran keberhasilan (indikator kinerja)
• Masih terdapat kelemahan dalam penjabaran tujuan dan sasaran oleh setiap unit kerja ke dalam perjanjian kinerja disertai dengan ukuran keberhasilannya;
• Peran APIP dalam mendorong implementasi SAKIP belum maksimal dan belum ada laporan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh APIP;
• Pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal masih dalam bentuk draft;
• Inovasi-inovasi yang dibuat belum mampu mendorong capaian kinerja organisasi; dan
• Laporan kinerja sudah menyajikan sampai dengan kinerja di level stasiun, tetapi analisis terhadap faktor pendukung/penghambat tercapainya kinerja tersebut belum ada dan laporan kinerja disampaikan tidak tepat waktu

Sementara 10 temuan umum penilaian reformasi birokrasi antara lain :

• Pembentukan kelompok kerja reformasi birokrasi baru sekedar formalitas dan belum terlihat program kerja dan rencana aksi yang akan segera di laksanakan, begitu juga dilevel unit kerja;
• Road Map yang disusun belum di monev secara berkala, sehingga target yang ditentukan dalam road map tersebut tidak dapat diketahui keberhasilannya;
• Agent of change telah dibentuk pada unit-unit kerja di LPP RRI, tetapi monev atas kinerja agent of change belum dilakukan secara berkala;
• Penerapan atas sistem akuntabilitas kinerja belum merata di setiap unit;
• Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LPP RRI belum begitu intensif dilakukan, begitu juga pada level unit-unit kerja;
• Pelaksanaan SOP di unit kerja belum sepenuhnya diimplementasikan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Peta proses bisnis masih dalam proses dan dalam bentuk draft;
• Evaluasi Kelembagaan belum dilakukan;
• Assessment kepada seluruh pegawai belum dilakukan, sehingga belum ada pemetaan gap kompetensi pegawai sebagai dasar dalam pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
• Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) belum dibentuk pada unit-unit layanan yang berpotensi terjadinya gratifikasi; dan  
• Hasil Survei Kepuasan Masyarakat belum dimanfaatkan secara maksimal dalam perbaikan pelayanan dan menciptakan inovasi yang baru;

Selanjutnya Direktur Sumberdaya Manusia dan Umum, Dedi Suparman memberi instruksi kepada Tim Reformasi Birokrasi RRI segera menyusun program dan rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi tersebut. Berikut daftar Ketua dan Koordinator Tim Reformasi Birokrasi LPP RRI Periode Tahun 2022 :

Ketua Tim Reformasi Birokrasi, Edyi Ivan, S.I.Kom., Kepala Siaran Luar Negeri

Wakil Ketua Reformasi Birokrasi, Bambang Dwiana, S.Sos., MM., Kepala Pusat Pemberitaan

Koordinator Pojka 1 Manajemen Perubahan, Dra. Teguh Yuli Astuti, MM., Kepala RRI Pontianak

Koordinator Pokja 2 Penataan Peraturan Perundang-undangan, Nenny Afrantiny, S.Sos., Kepala RRI Bengkulu

Koordinator Pokja 3 Penataan dan Penguatan Organisasi, Akh. Suhartono, S.Sos. Kepala RRI Kendari

Koordinator Pokja 4 Penataan Tata Laksana, Iwan Martono, S.Sos., M.Ap., Kepala RRI Atambua

Koordinator Pokja 5 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Rahma Juwita, S.Sos., M.Si., Kepala RRI Jambi

Koordinator Pokja 6 Penguatan Pengawasan, Hari Sudaryanto, SE., MM., Kepala Satuan Pengawasan Intern

Koordinator Pokja 7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Ngatno, S.Sos., MM., Kepala RRI Mataram

Koordinator Pokja 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Nazwin Achmad, S.Sos., M.Ap., Kepala RRI Jakarta   

Foto : Dadan Sutaryana